Pemrakarsa Pendukung Foto Berita/Event Tujuan Links Contact us HOME
 

Rm. Benny Susetyo PR

Negara Absen


Oleh Benny Susetyo PR

Kasus perusakan rumah ibadat dan bentuk intoleran dalam kurung waktu tiga tahun ini begitu marak. Seolah -olah negara tidak berdaya menghadapi mereka bertindak kekerasan. Pelaku hampir tidak tersentuh hukum yang berlaku di negeri ini. Pelaku seolah -olah dilindungi bahkan mendapat perlakuan khusus bertindak kekerasan. Hampir tidak ada otoritas resmi berani mengatakan bahwa hal ini membahayakan sendi kehidupan bangsa.Setidaknya dalam laporan pemantauan yang dilakukan SETARA Institute selama 3 tahun berturut-turut dapat diketahui adanya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang cukup serius. Dalam laporan itu disebutkan bahwa kondisi demografi agama dan sosiologi masyarakat Indonesia mutakhir menggambarkan kecenderungan mencemaskan bagi kokohnya keberagaman Indonesia. Hal tersebut berpotensi adanya pengabaian jaminan kebebasan.
Dalam pemantauan yang dilakukan di 12 provinsi, pada 2009 SETARA Institute mencatat adanya 200 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung 291 jenis tindakan. Terdapat 10 wilayah dengan tingkat pelanggaran tertinggi yaitu, Jawa Barat (57 peristiwa), Jakarta (38 peristiwa), Jawa Timur (23 peristiwa), Banten (10 peristiwa), Nusa Tenggara Barat (9 peristiwa), Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Bali masing-masing (8 peristiwa), dan berikutnya Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur masing-masing (7 peristiwa).
Dari 291 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, terdapat 139 pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktornya, baik melalui 101 tindakan aktif negara (by commission), maupun 38 tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara (by omission). Adapun tindakan pembiaran berupa 23 pembiaran aparat negara atas terjadinya kekerasan dan tindakan kriminal warga negara dan 15 pembiaran karena aparat negara tidak memproses secara hukum atas warga negara yang melakukan tindak pidana.
Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian (48 tindakan), Departemen Agama (14 tindakan), Walikota (8 tindakan), Bupati 6 (tindakan), dan pengadilan (6 tindakan). Selebihnya adalah institusi-institusi dengan jumlah tindakan di bawah 6 tindakan.
Pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di tahun 2009 paling banyak masih menimpa Jemaat Ahmadiyah (33 tindakan pelanggaran), individu (16 tindakan), dan Jemaat Gereja (12 tindakan). Pelanggaran yang berhubungan dengan Ahmadiyah antara lain meliputi upaya pembakaran masjid, intoleransi, dan pembatasan akses untuk melakukan ibadah. Sementara individu yang menjadi korban umumnya adalah korban penyesatan. Sedangkan Jemaat Gereja mengalami pelanggaran dalam bentuk pelarangan pendirian rumah ibadah, pembubaran ibadah dan aktivitas keagamaan, dan intoleransi.
Pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan oleh negara dan aparaturnya termasuk yang paling mengkhawtirkan. Sebagaimana disingggung di atas, hal tersebut terjadi hampir pasti disebabkan karena jaminan kebebasan yang setengah hati tadi. Tidaknya hanya itu, praktik penerapan aturan di lapangan kerap pula bersebarangan dengan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung bersama.

Kekerasan dalam Beragama
Problem kehidupan beragama di Indonesia masih cukup banyak dan setiap saat muncul problem yang berbeda-beda. Untuk menjalankan kehidupan beragama secara bersama-sama antarpemeluk dengan semangat toleransi tinggi masih menghadapi tantangan yang tidak kecil.
Walaupun wacana pluralisme dan toleransi antar agama ini sudah sering dikemukakan dalam berbagai wacana publik, namun praktiknya tidaklah semudah yang dipikirkan dan dibicarakan. Walaupun sudah terdapat kesadaran bahwa bangsa ini dibangun bukan atas dasar agama, melainkan oleh kekuatan bersama, namun pandangan atas 'agamaku', 'keyakinanku' justru sering menjadi dasar dari berbagai perilaku sehari-hari yang bermuatan kekerasan.
Sekalipun kita menyadari pentingnya slogan Bhinneka Tunggal Ika, namun praktik di lapangan tak seindah dan semudah pengucapan slogan itu. Masih banyak persoalan keagamaan di Indonesia yang menghantui dan menghambat terwujudnya solidaritas, soliditas dan toleransi antarumat beragama di Indonesia.
Kasus yang yang terjadi pada 2009 justru meningkat bila dibandingkan pada 2007. Serangkaian perusakan, kekerasan, dan penangkapan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap "sesat" dan kelompok agama lain terjadi dan dipertontonkan kepada publik. Sepanjang Januari-November 2007, terdapat 135 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan. Dari 135 peristiwa yang terjadi, tercatat 185 tindak pelanggaran dalam 12 kategori.
Mengamati fakta realitas legal diskriminatif dan impunitas praktik persekusi masyarakat atas kebebasan beragama/berkeyakinan maka negara harus bersikap dengan melakukan tindakan politik yang tepat dan terarah. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan secara serius untuk melakukan pencabutan seluruh Peraturan Perundang-undangan yang diskriminatif, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Juga amandemen UUD Negara RI 1945, khususnya terkait dengan pembatasan yang tercantum di dalam Pasal 28 J (2). Kemudian penyusunan RUU Anti Intoleransi, bukan RUU Kerukunan Umat Beragama, sebagaimana tercantum dalam Prolegnas 2009-2014. Lalu yang penting lagi adalah integrasi kurikulum toleransi dan pluralisme dalam Sistem Pendidikan Nasional diikuti dengan penyediaan sumber daya manusia yang memadai.

Bentuk Kegagalan Negara
Penyerahan otoritas negara kepada organisasi keagamaan korporatis negara dalam menilai sebuah ajaran agama dan kepercayaan, merupakan bentuk ketidakmampuan negara untuk berdiri di atas hukum dan bersikap netral atas setiap agama dan keyakinan. Aparat hukum bertindak di atas dan berdasarkan pada fatwa agama tertentu dan penghakiman massa. Padahal institusi penegak hukum adalah institusi negara yang seharusnya bekerja dan bertindak berdasarkan konstitusi dan undang-undang.
Dapat dilihat di sini negara telah gagal mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara, bahkan telah bertindak sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akibat tindakannya yang melarang aliran keagamaan dan keyakinan dan membiarkan warga/ organisasi keagamaan melakukan persekusi massal atas kelompok-kelompok keagamaan dan keyakinan.
Di sini kita melihat banyak kontradiksi-kontradiksi. Dalam konstitusi yang lebih tinggi, kebebasan umat beragama dan melakukan ibadah dijamin, tapi dalam peraturan di bawahnya terdapat kecenderungan menghambat umat untuk beribadah. Negara gagal memberikan perlindungan dan kesempatan yang adil bagi semua pemeluk agama untuk beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Jika demikian, lalu Pancasila untuk apa? Apa untuk gagah-gagahan saja? Untuk apa para founding father merumuskan falsafah bangsa yang demikian berharga dan terhormat itu jika dalam perilaku sehari-hari kita tidak bisa mempraktikkannya dengan sepenuh hati?

Membuka Ruang Dialog
Walaupun kehidupan sosial politik kita sudah mengalami kebebasan, nyatanya itu belum berimplikasi pada kebebasan asasi warga untuk beribadat. Beribadat, seperti kata Romo Magnis, adalah hak warga paling asasi, dan hanya rezim komunis yang melarangnya. Rezim seperti apakah kita ini ketika membiarkan kekerasan dalam beragama tanpa adanya ruang dialog untuk membicarakan ulang secaralebih manusiawi?
Pemerintah berkewajiban untuk menjaga, melestarikan dan meningkatkan kesadaran dan kedewasaan umat terutama dalam pandangannya terhadap umat dan keyakinan beragama yang dianggap "lain". Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pencerahan dan pendewasaan pemikiran umat akan toleransi dan pluralisme. Itulah yang dimaui Pancasila. Dengan begitu kebijakan yang berpeluang untuk menumbuhsuburkan antipati terhadap saudara sebangsanya yang lain perlu didudukkan ulang untuk dibahas dan diganti dengan kebijakan yang lebih adil dan mencerahkan. Buat apa mempertahankan sesuatu yang dianggap tidak adil? Pemerintah harus mendengar dan benar-benar mendengar tuntutan seperti ini.
Tampak bangsa ini sangat mengagungkan formalisme keagamaan dan persatuan yang dihayati secara "fasis". Inilah yang membuat bangsa ini gagal melompat menjadi bangsa yang menekankan rasionalitas karena kekerasan melekat menjadi kultur dalam diri kita sebagai bangsa.

 

Mari Bergabung